Aksi jual besar-besaran obligasi pemerintah Prancis telah menjadi sinyal yang mengkhawatirkan bagi pemerintah di seluruh dunia. Para analis di Capital Economics menyatakan bahwa para investor tidak lagi bersedia menoleransi defisit anggaran yang kronis. Para pembuat kebijakan global kini harus segera memangkas pengeluaran agar tidak mengalami nasib serupa dengan Prancis.

Masalah Prancis bukan besarnya utang yang mencengangkan—dengan proyeksi mencapai 118% dari PDB pada tahun 2026. Rasio tersebut sebanding dengan Inggris, bahkan masih di bawah Amerika Serikat atau Jepang. Masalah utamanya adalah nafsu belanja negara yang berlebihan. Sementara Italia menargetkan surplus primer sebesar 1% dan Inggris menjaga defisitnya di kisaran 1,4%, angka untuk Prancis justru membengkak hingga 2,8%. Tidak ada negara dengan ekonomi besar lain yang memiliki kesenjangan begitu lebar antara pengeluaran saat ini dengan tingkat yang diperlukan untuk menstabilkan utang.

Upaya penyelamatan anggaran terhambat oleh faktor politik. Pemerintahan Emmanuel Macron bukan mayoritas di parlemen, dan setiap upaya untuk memangkas pengeluaran langsung memicu aksi protes warga Prancis di jalanan. Para investor secara terbuka mengkhawatirkan kebangkitan populisme, terutama mengingat posisi Marine Le Pen sebagai kandidat terkuat dalam pemilu presiden tahun depan. Oleh karena itu, para ahli meragukan akan adanya reformasi krusial dan memprediksi bahwa defisit keseluruhan akan tetap berada di angka 5,4%—sebuah kondisi yang membawa bencana.

Dunia terpaksa harus menanggung dampak dari masalah yang dihadapi Prancis. Para investor asing memegang 60% dari utang publik Prancis yang dapat diperdagangkan—jumlah yang sangat fantastis, yakni €1,6 triliun. Penurunan tajam harga obligasi tersebut akan memukul permodalan bank dan dana investasi global. Satu-satunya hal positif adalah bahwa krisis sistemik global kemungkinan besar tidak akan terjadi karena utang Prancis yang bermasalah tersebut tersebar secara relatif merata di berbagai portofolio internasional.